Aceh Utara — Persoalan tunggakan pembayaran upah pekerja pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara kini menjadi sorotan. Sejumlah tukang mengaku hingga saat ini masih belum menerima pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah mereka selesaikan dalam proyek pembangunan huntara tersebut.
Kondisi itu memicu keresahan di kalangan pekerja lapangan. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa mendatangi kepala tukang untuk menuntut hak mereka karena pembayaran dari pihak pelaksana proyek belum juga diselesaikan.
Salah seorang kepala tukang bernama Nasir disebut masih menanggung sisa pembayaran kepada para pekerja mencapai sekitar Rp27 juta. Akibat belum adanya pelunasan, Nasir dikabarkan beberapa kali didatangi pekerja yang meminta upah mereka segera dibayarkan.
Selain Nasir, seorang kepala tukang lainnya bernama Aswadi juga disebut masih memiliki tunggakan pembayaran sekitar Rp4.850.000 yang hingga kini belum terselesaikan.
Para pekerja mengaku berada dalam posisi sulit karena sebagian besar kebutuhan hidup keluarga mereka bergantung pada hasil pekerjaan tersebut. Mereka berharap ada kepastian dan itikad baik dari pihak terkait untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran.
Pembayaran Tukang Huntara di Aceh Utara Disorot, BNPB Diminta Evaluasi Vendor Pelaksana
Sejumlah pekerja bangunan atau tukang yang terlibat dalam pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan keterlambatan pembayaran upah kerja yang hingga kini belum terselesaikan secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja, terutama karena sebagian besar tukang menggantungkan kebutuhan hidup harian dari hasil pekerjaan tersebut.
Beberapa pekerja menyebut proses pembayaran berjalan lambat dan terkesan tidak serius dalam penyelesaiannya. Padahal, para tukang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditentukan dalam proyek pembangunan huntara tersebut.
“Kami berharap hak para pekerja segera dibayarkan. Jangan sampai tukang yang sudah bekerja justru harus menunggu tanpa kepastian,” ujar salah seorang pekerja yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sorotan juga tertuju kepada salah seorang kepercayaan vendor pelaksana proyek yang disebut sulit dihubungi. Saat dikonfirmasi oleh pihak media terkait keterlambatan pembayaran tersebut, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban maupun tanggapan resmi. Bahkan, menurut pengakuan beberapa kepala tukang, upaya komunikasi yang dilakukan untuk meminta kejelasan pembayaran juga tidak direspons.
Sikap yang dinilai terkesan melakukan pembiaran itu memicu kekecewaan para pekerja dan kepala tukang yang selama ini menunggu penyelesaian hak mereka.
Keterlambatan pembayaran itu juga memunculkan sorotan terhadap kinerja vendor pelaksana proyek. Sejumlah pihak meminta adanya evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang, terlebih proyek huntara merupakan bagian dari program kemanusiaan yang menyangkut kebutuhan masyarakat terdampak.
Tokoh Aceh sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Haji Uma, juga dikabarkan turut mendesak agar pembayaran para tukang tidak dipersulit. Sebelumnya, Haji Uma disebut telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pihak Dirjen terkait guna membahas persoalan tunggakan pembayaran tersebut.
Menurut sejumlah sumber, Haji Uma meminta agar hak para pekerja segera diselesaikan karena mereka telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan huntara sesuai tanggung jawab di lapangan.
Masyarakat dan pekerja berharap pihak terkait, khususnya BNPB, dapat turun tangan untuk meninjau serta mengevaluasi vendor pelaksana proyek tersebut. Evaluasi dianggap penting guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan profesional, transparan, dan tidak merugikan para pekerja di lapangan.
Selain itu, BNPB juga diminta memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga yang menangani proyek-proyek kemanusiaan agar setiap kewajiban terhadap pekerja dapat dipenuhi tepat waktu.
Sejumlah pekerja berharap persoalan tunggakan ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak vendor terkait alasan keterlambatan pembayaran upah para tukang tersebut.
