Liputan Libas Kasus Aman DRAYA, Nias Selatan – Pengelolaan anggaran pendidikan di SMP Negeri 4 Amandraya, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), menjadi sorotan tajam orang tua siswa dan masyarakat setempat. Kepala Sekolah atas nama purnama Idaman H Sitompul.S.pd., MM diduga tidak transparan dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari wali murid dan warga sekitar sekolah, terdapat sejumlah kejanggalan. Mulai dari minimnya keterbukaan laporan penggunaan Dana BOS, program kesiswaan yang tidak berjalan maksimal, hingga kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang diterima setiap tahun.

Tak hanya itu, penyaluran Dana PIP yang seharusnya diterima utuh oleh siswa dari keluarga kurang mampu juga dipertanyakan. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka yang tercatat sebagai penerima PIP di cek bansos, namun tidak pernah menerima buku tabungan, kartu ATM, atau dana tersebut secara utuh.

“Kami cuma dengar ada dana PIP, tapi anak kami tidak pernah dapat. Kalau ditanya ke sekolah, katanya belum cair. Padahal kawan-kawannya di sekolah lain sudah cair. Dana BOS juga kami tidak tahu dipakai untuk apa, rapat komite juga jarang,” keluh salah satu wali murid SMPN 4 Amandraya yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sesuai aturan, Dana BOS Reguler harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta wajib dipublikasikan di papan informasi sekolah. Sementara Dana PIP dilarang dipotong dengan alasan apapun dan harus diberikan langsung kepada siswa penerima.

Tokoh masyarakat Amandraya meminta Dinas Pendidikan Nias Selatan dan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan segera turun melakukan audit investigasi.

“Ini menyangkut hak anak-anak. Kalau benar ada penyimpangan Dana BOS dan PIP, ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta Kadisdik Nisel dan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort (polres) Nias Selatan periksa SMPN 4 Amandraya,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 4 Amandraya belum berhasil dikonfirmasi. Pihak sekolah masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan hak jawab.

  • Berita ini akan berlanjut ke edisi berikutnya. ( ina tiari)